KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH (Bab 2 Kls XI-IS)
A. PENGERTIAN, FUNGSI DAN TUJUAN APBN/APBD
1. Pengertian APBN
Ada beberapa pengertian tentang APBN yang biasa disingkat Anggaran Negara,diantaranya pendapat dari :
- M Marsono yaitu “ Anggaran negara adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pada pihak yang lain merupakan perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut”.
- Suparmoko, Anggaran Negara adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan penglauaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun.
- Syamsi, Anggaran Negara adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-mavam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.
Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulankan bahwa anggaran negara adalah suatu daftar yang memuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara, perencanaan tersebut dibuat secara terpadu dinyatakan dalam satuan uang selama jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.
Periodisasi tahun anggaran untuk Indonesia disusun berdasarkan tahun kalender yaitu mulai 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan.
APBN di negara kita disusun berdasarkan landasan hukum yaitu pasal 23 UUD 1945 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “ Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Tahap-tahapan Penyusunan APBN
Ada empat langkah dalam menyusun APBN, yaitu;
i. Perencanaan
Langkah awal penyusunan APBN dari departemen-departemen atau lembaga –lembaga negara untuk menyusun anggaran tahun yang akan datang. Usulan tersebut disusun dengan bentuk daftar anggaran rutin dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan anggaran pembangunan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek (DUP).
ii. Pengesahan RAPBN menjadi APBN oleh DPR.
Presiden sebagai pemerintah mengajukan RAPBN dalam bentuk nota keuangan kepada DPR. Kemudian DPR membahas untuk disetujui atau ditolak.
iii. Pelaksanaan APBN.
Pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah sebagai pedoman dan program kerja pemerintah setiap pengeluaran pemerintah harus berdasarkan Daftar Isian Kegiatan atau Daftar Isian Proyek (DIK dan DIP). Daftar Isian Kegiatan disahka oleh Menteri Keuangan dan Daftar Isian Proyek disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Ketua Bapenas.
iv. Pengawasan
APBN dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut penggunaan uang rakyat sehingga perlu adanya pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan yang dilaksanakan. Beberapa instansi yang mengawasi pelaksanaan APBN adalah;
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara atas nama Menteri Keuangan disebut juga pengawasan intern.
Pengawasan intern pada tiap departemen, yaitu Irjen (Inspektorat Jenderal). Pengawasan intern disebut pengawasan melekat (waskat).
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
2. Fungsi APBN
1) Fungsi Hukum Tata Negara.
Fungsi hukum tata negara menyangkut hubungan dan fungsi-fungsi antara lembaga-lembaga kenegaraan. Misalnya lembaga eksekutif berfungsi sebagai pelaksana APBN dan lembaga legislatif melegalisasi APBN.
2) Fungsi Teknis Pengurusan.
Anggaran mempunyai dasar untuk menjalankan kepengurusan yang tertib dan menjadi landasan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan pengawasannya.
3) Fungsi Makro Ekonomi.
Pelaksanaan Anggaran (APBN) akan mempunyai dampak pada sendi-sendi perekonomian misalnya meningkatnya pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menekan laju inflasi dan meningkatkan kesempatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan. Untuk merealisasikan hal tersebut secara makro ekonomi APBN berfungsi sebagai berikut:
a. Fungsi Alokasi
Adalah fungsi pemerintah dalam mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Tujuannya diarahkan untuk keseimbangan jumlah uang yang beredar dengan barang kebutuhan masyarakat.
b. Fungsi Distribusi.
Adalah fungsi pemerintah untuk menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Konsepnya kas negara itu adalah uang rakyat yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat, sehingga pembiayaan yang akan disalurkan kembali harus digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat.
c. Fungsi Stabilisasi.
Adalah fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
d. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi.
Fungsi pemerintah dalam mengatur anggaran dapat digunakan sebagai pendorong kegiatan ekonomi yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Tujuan APBN
Tujuan penyusunan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran Negara agar sasaran meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai
Secara spesifik tujuan dibuatnya APBN antara lain adalah;
- Sebagai pedoman penerimaan negara terutama sektor pajak untuk menghimpun dana sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan atau lebih.
- Sebagai pedoman untuk mendorong penerimaan negara bukan pajak , misalnya minyak dan gas bumi (migas) atau laba BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
- Menjadi pedoman pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan agar efektif dan efisien.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja
Beberapa prinsip dasar pengelolaan keuangan publik, terutama pada pemerintah daerah adalah:
- Transparansi yaitu adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, megkaji dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan daerah atau APBD didalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa yang akan datang.
- Efisien yaitu pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan bahwa setiap pengeluaran keuangan daerah harus diupayakan seefisien mungkin guna menghasilakn out put yang memadai
- Efektif yaitu dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD) pengelolaan anggaran harus tepat sasaran.
- Akuntabilitas yaitu pengelolaan keuangan daerah dituntut pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat umum. Pertanggung jawaban publik dapat dilakukan pemerintah daerah melalui pertanggungjawaban secara institusional kepada DPRD , dan DPRD menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerah
- Partisipatif yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah peran serta publik/ masyarakat secara langsung maupun tidak langsung harus dapat dijamin dalam bentuk masukan atau kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan keuangan yang benar.
4. Sumber-sumber Pendapatan Negara
Pendapatan Negara dan Hibah
A. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
a. Pajak Dalam Negeri
Pajak Penghasilan (PPh)
Non Migas
Migas
Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Cukai
Pajak Lainnya
b. Pajak Perdagangan Internasional
Bea Masuk
Pajak Ekspor
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
a. Penerimaan Sumber Daya Alam
Minyak Bumi
Gas Alam
SDA lainnya
Pertambangan Umum
Kehutanan
Perikanan
b. Bagian Laba BUMN
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
B. Hibah
5. Jenis-jenis Pembelanjaan Negara
Belanja Negara
I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
1. Pengeluaran Rutin
a. Belanja Pegawai
Gaji dan Pensiun
Tunjangan Beras
Uang makan / lauk-pauk
Lain-lain belanja pegawai dalam negeri
Belanja pegawai luar negeri
b. Belanja Barang
Belanja barang dalam negeri
Belanja barang luar negeri
c. Pembayaran Bunga Utang
Utang dalam negeri
Utang luar negeri
d. Subsidi
Subsidi BBM
Subsidi non BBM
i. Pangan
ii. Listrik
iii. Bunga kredit program
iv. lainnya
Pajak ditanggung pemerintah
e. Pengeluaran Rutin Lainnya
2. Pengeluaran Pembangunan
Pembiayaan Rupiah
i. Anggaran yang dikelola instansi pusat
ii. Anggaran yang dikelola daerah
iii. Pembiayaan lain-lain
Pembiayaan Proyek
II. Anggaran Belanja Untuk Daerah
1. Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
2.Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
B. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Sama halnya dengan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang merinci dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu umumnya satu tahun. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
APBD disusun melalui proses usulan dari bawah , sehingga proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang dipaparkan dalam APBD sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang bersangkutan.
2. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi, produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan.
3. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD)
Seperti halnya APBN fungsi APBD berfungsi sebagai otorisasi pemerintah daerah, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi di daerahnya.
APBD merupakan hak otorisasi pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan daerah yang ditetapkan satu tahun dengan Peraturan Daerah. Selain itu pemerintah daerah juga mengatur pengeluaran sesuai dengan perencanaan.
4. Sumber-sumber Pendapatan Daerah
- Pajak daerah
- Retribusi daerah
- Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Pinjaman Daerah
5. Jenis-jenis Pembelanjaan Daerah
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Biaya Pemeliharaan.
- Biaya Perjalanan Dinas
- Belanja lain-lain.
- Angsuran Pinjaman , Utang dan Bunga
- Subsidi kepada daerah dibawahnya.
- Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.
- Pengeluaran tang terduga.
C. Kebijakan Anggaran
1. Pengertian Kebijakan Anggaran
Adalah tindakan pemerintah negara atau daerah untuk mengubah atau menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran.
2. Tujuan Kebijakan Anggaran
Adapun tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil bagi masyarakat.
3. Macam-macam Kebijakan anggaran
- Anggaran berimbang, adalah anggaran yang semua pengeluaran disusun berdasarkan jumlah pendapatan untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
- Anggaran defisit, adalah kebijakan anggaran dimana semua pengeluaran pemerintah tidak dapat dibiayai oleh sumber pendapatan utama, yaitu pajak dan bukan pajak.
- Anggaran surplus, adalah kebijakan anggaran yang terjadi ketika semua pengeluaran pemerintah dapat dibiayai oleh sumber pendapatan yang utama
- Anggaran dinamis, adalah kebijakan anggaran ketika jumlah anggarannya dari tahun ke tahun semakin bertambah
D. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalui anggaran belanja atau APBN.
1. Masalah Pokok Ekonomi Makro
- Tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment)
- Masalah pengangguran
- Masalah inflasi
2. Tujuan Kebijakan Fiskal
- Pertumbuhan kesempatan kerja penuh
- Kesetabilan harga
- Laju pertumbuhan potensial
3. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal
- Penstabil Otomatik
- Kebijakan Fiskal Diskresioner
E. Pajak
1. Pengertian Pajak
“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bendasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.)
2. Fungsi Pajak
Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (budgeter) dan juga berfungsi sebagai pengatur (regulated)
3. Pengelompokan Pajak
- Pajak berdasarkan golongan, terdiri dari pajak langsung dan pajak tak langsung
- Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, terdiri dari pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.
- Pajak berdasarkan sifatnya, terdiri atas pajak subjektif dan pajak objektif
- Pungutan resmi lainnya, seperti retribusi
4. Macam-macam Pajak
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
Pajak Penghasilan (PPh)
Adalah pajak yang dipungut atas penghasilan (laba) yang diterima oleh pribadi atau badan (wajib pajak) dalam satu tahun.
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
Lapisan Penghasilan kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5%
Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00 10%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 15%
Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00 25%
Di atas Rp. 200.000.000,00 35%
Rumus :
Pajak Penghasilan (WP orang pribadi)
Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh
= Penghasilan Neto – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
= Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Maka PPh = PKP x tariff pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000,00
- Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000,00
- Tambahan anak Rp. 1.200.000,00
- Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentu Usaha Tetap (BUT)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 10%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 15%
Di atas Rp. 100.000.000,00 30%
Rumus :
Pajak Penghasilan (WP Badan)
Penghasilan Bruto + Biaya yang diperkenankan UU PPh
= Penghasilan Neto (Penghasilan Kena Pajak)
= Maka PPh = PKP x tarif pajak
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan bumi dan bangunan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di dalamnya
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah nilai yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00
Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5%
Rumus :
PBB = tarif pajak x NJOP
= 0,5% [presentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP)]
Pojok Kelas 